Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Sebanyak 18 anggota DPR dari Fraksi PKB disebut telah menandatangani usulan tersebut. Langkah ini berpotensi berujung pada pemakzulan atau impeachment, menurut Viva.co.id.
Juru bicara pengusul HMP Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyatakan langkah itu menggunakan hak konstitusional anggota DPR sebagaimana diatur Pasal 20A UUD 1945 dan Pasal 79 ayat 1 huruf c UU Nomor 17 Tahun 2014, menurut Viva.co.id. Ia menyebut usulan diajukan karena dugaan perbuatan tercela dan/atau Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Sebanyak 18 anggota DPR dari Fraksi PKB disebut telah menandatangani usulan tersebut.
Liputan6.com memberitakan seluruh fraksi di DPR sepakat mengajukan HMP terkait polemik ijazah Gibran. Kesepakatan itu muncul dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Delapan fraksi tersebut adalah NasDem, PKS, PKB, Demokrat, PDI Perjuangan, Golkar, PAN, dan Gerindra. Dari fraksi NasDem, 19 dari 69 anggota telah menandatangani; PKS 28 orang, PKB 18, Demokrat 18, PDI Perjuangan 14, Golkar 13, PAN 1, dan Gerindra 11.
Menurut Suara.com, desakan pemakzulan Gibran menguat akibat putusan MK dan MA soal keabsahan dokumen pendidikannya. Dalam laporan itu, Gibran disebut berniat mundur dari jabatan Wakil Presiden. Rencana itu disebut tidak ditolak Prabowo.
Kompas.com memberitakan praktisi hukum Abdul Wakil Kamal menilai Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali ke PTUN soal surat keterangan SMA. Penilaian itu muncul di tengah polemik dokumen pendidikan yang menjadi sorotan. Sementara itu, Fraksi PKB menyebut pengajuan HMP sebagai penggunaan hak konstitusional anggota DPR.
Sumber
kompas.com, suara.com, viva.co.id, liputan6.com. Foto: kompas.com.
