JAKARTA — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam dugaan penyadapan ilegal. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Suyudi menyebut Listyo sebagai end user atau penerima hasil akhir penyadapan. Pengungkapan itu memaparkan pembagian peran dalam perkara yang melibatkan empat jenderal Polri. Menurut CNN Indonesia, penyadapan tersebut menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. Suyudi menyampaikan hal itu secara terbuka di hadapan anggota dewan.
Suyudi mengatakan Listyo yang menjabat Kapolri pada periode kejadian diduga memberi perintah dan menentukan target penyadapan. Instruksi itu disebut disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Polri saat itu, Ahrie Sonta. Menurut detikcom, Listyo juga menjadi pihak yang menerima hasil akhir penyadapan. Menurut IDN Times, sasaran penyadapan mencakup Presiden Prabowo, pejabat, tokoh politik, tokoh organisasi masyarakat, pengusaha, hingga media. Rangkaian penyadapan itu diduga terjadi pada 2025–2026.
Dalam pemaparan itu, Suyudi menyatakan Listyo diduga menginstruksikan penentuan target melalui lisan maupun WhatsApp kepada Kabagmon AS. Listyo juga disebut menjadi penerima hasil akhir atau end user dari rangkaian penyadapan. Menurut CNN Indonesia, peran tersebut muncul dalam materi penyidikan. Penyidik mengaitkannya dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Pemaparan itu menjadi bagian dari penjelasan Kapolri soal peran para tersangka.
Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Selain Listyo, ada Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Menurut detikcom, Ahrie disebut sudah dipecat dari Polri, Eko menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, dan Slamet merupakan mantan Kepala Divisi TIK Polri. CNN Indonesia menyebut Ahrie sebagai Kepala Divisi Hukum Polri dalam pemaparan perkara tersebut. Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian peristiwa.
Suyudi menegaskan keempat tersangka memiliki peran yang berbeda dalam rangkaian peristiwa. Menurut news.detik.com, pernyataan itu disampaikan saat Kapolri memaparkan hasil penyidikan di hadapan anggota Komisi III DPR. Peran Listyo dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana. IDN Times juga melaporkan hasil penyadapan disebut digunakan untuk menggerakkan pihak lain. Kapolri memerinci posisi masing-masing tersangka berdasarkan hasil penyidikan.
Menurut detikcom, sebagai end user, Listyo disebut menerima laporan hasil penyadapan setiap hari. Hasil sadapan itu mengalir melalui sejumlah pejabat di lingkungan Polri. Pemaparan Kapolri memerinci posisi masing-masing tersangka, mulai dari pemberi perintah, penentu target, hingga pelaksana. Peran tiga tersangka lain dipaparkan sebagai bagian dari hasil penyidikan yang berjalan. Alur perintah dan penerimaan hasil penyadapan menjadi fokus penjelasan dalam rapat tersebut.
Kasus ini mencuat setelah rapat kerja Kapolri dengan Komisi III DPR membahas dugaan penyadapan ilegal. Menurut IDN Times, penyadapan tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025–2026. Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat tersangka dan memaparkan peran mereka. Menurut CNN Indonesia, Listyo diduga menjadi penerima terakhir dari produk penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh nasional. Penyadapan itu juga menyasar pejabat, tokoh politik, tokoh ormas, pengusaha, sampai media.
Sumber
