Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi kekosongan jabatan harus memenuhi sekitar 22 persyaratan. Pernyataan itu disampaikan Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Menurut Liputan6.com, kelengkapan dokumen wajib diserahkan bersamaan dengan pengajuan dua nama calon kepada MPR. Dokumen tersebut nantinya diperiksa oleh tim verifikasi yang dibentuk MPR. MPR menyebut kelengkapan itu menjadi syarat administratif penting.
Muzani menjelaskan persyaratan yang dimaksud mencakup sejumlah dokumen, antara lain ijazah dan hasil pemeriksaan kesehatan. Ia menyebut presiden saat menyerahkan dua nama akan menyertakan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Detik.com melaporkan MPR telah membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan kedua calon. Tim tersebut akan menguraikan secara detail persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk dokumen ijazah. Pemeriksaan itu menjadi bagian dari penyiapan berkas kedua calon sebelum diproses lebih lanjut.
Tim verifikasi dikoordinatori oleh Wakil Ketua MPR dari Fraksi NasDem, Lestari Moerdijat. Sementara itu, tim ad hoc dipimpin Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Rapat gabungan juga memutuskan panitia ad hoc diketuai Bambang Wuryanto dengan dua orang wakil ketua dan keanggotaan 36 orang. Struktur itu disiapkan untuk menangani tahapan pencalonan hingga pelantikan wakil presiden. Pembentukan tim dilakukan agar pemeriksaan dokumen berjalan sesuai ketentuan.
MPR menegaskan Presiden Prabowo wajib menyerahkan dua nama calon wakil presiden paling lambat 25 November 2026. Muzani menekankan jumlah calon yang diserahkan tidak boleh hanya satu orang. Menurut Viva.co.id, sesuai amanat Undang-Undang Dasar, presiden harus mengajukan dua nama. Pernyataan itu disampaikan dalam pernyataan pers hasil Rapat Gabungan MPR RI, Senin (16/11/2026). Tenggat itu menjadi batas waktu bagi presiden untuk melengkapi usulan.
MPR juga menyepakati pemilihan dan pelantikan wakil presiden dijadwalkan pada 9 Desember 2026. Menurut Liputan6.com, dua nama cawapres akan diajukan Prabowo untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Jadwal itu menjadi bagian dari keputusan rapat gabungan MPR. Dengan demikian, penyerahan nama pada 25 November menjadi tenggat sebelum agenda pemilihan dan pelantikan. Keputusan ini memberi kerangka waktu bagi tahapan verifikasi dan persiapan pelantikan.
Menurut nasional.kompas.com, MPR menyebut ada 22 syarat yang harus dipenuhi cawapres usulan Prabowo. Laporan itu mengaitkan syarat tersebut dengan aturan dalam UU Pemilu. Detail teknis pelantikan disiapkan panitia ad hoc. MPR menyerahkan pemeriksaan teknis kepada tim yang dibentuk. Syarat itu menjadi rujukan dalam menilai kelengkapan berkas kedua calon. Pembahasan mengenai syarat muncul saat MPR menyiapkan tahapan pencalonan.
Muzani menegaskan saat presiden menyerahkan dua nama, seluruh persyaratan sekitar 22 harus sudah terpenuhi dan diverifikasi dengan ketat. Pernyataan itu dikutip Viva.co.id dari pernyataan pers hasil rapat gabungan MPR. Ia menekankan kelengkapan persyaratan menjadi hal penting sebelum dua nama diserahkan kepada MPR. Pemeriksaan mencakup sejumlah dokumen dan ketentuan yang harus dipenuhi masing-masing calon. Hal ini menunjukkan verifikasi dilakukan sebelum tahapan pemilihan berjalan.
Sumber
liputan6.com, news.detik.com, nasional.kompas.com, viva.co.id.




