Iklan

Mutiara Ayu Skincare — Skincare Big Sale
Nasional19.05 WIB

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Sita Harta Tanpa Vonis hingga Rp1 Miliar

DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Aturan ini menyasar harta hasil korupsi, judi online, dan kripto, serta mengatur pengelolaan aset rampasan oleh badan.

Penulis: Rizky Pratama1 kali dibaca
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Sita Harta Tanpa Vonis hingga Rp1 Miliar
Foto: Wikimedia Commons — The Press Service of the Government of the Republic of Kazakhstan (CC BY 4.0).
Bagikan: WhatsAppXFacebook

DPR baru-baru ini mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Menurut suara.com, pengesahan itu menjadikan perampasan aset sebagai instrumen untuk memulihkan kerugian negara. Aturan tersebut menyasar harta hasil tindak pidana, termasuk korupsi, judi online, dan aset kripto. Kompas.com memberitakan bahwa UU Perampasan Aset resmi disahkan. Pengesahan ini menempatkan aset sebagai bagian dari penanganan kejahatan yang merugikan keuangan negara.

Dalam ketentuan yang diberitakan suara.com, perampasan harta dapat dilakukan tanpa menunggu vonis pidana. Mekanisme itu berlaku untuk harta dengan nilai minimal Rp1 miliar bagi pelaku yang buron atau telah meninggal. Ketentuan ini menjadi salah satu poin krusial dalam UU Perampasan Aset. Aturan tersebut memberi jalan bagi negara untuk menyita harta meski pelaku tidak berada di persidangan atau sudah meninggal. Dengan begitu, keberadaan pelaku tidak menjadi satu-satunya syarat untuk mengejar harta yang terkait tindak pidana.

Menurut nasional.kompas.com, UU Perampasan Aset mengatur pengelolaan aset hasil kejahatan korupsi dan enam tindak pidana lain. Pengelolaan aset rampasan dilakukan oleh sebuah badan. Keberadaan badan itu menjadi bagian dari pengaturan dalam UU. Sumber yang sama menyebut pengelolaan mencakup aset dari korupsi dan tindak pidana lain yang diatur. Pengaturan ini menunjukkan bahwa UU tidak berhenti pada penyitaan, tetapi juga menyiapkan tahap pengelolaan.

Pengesahan UU ini menambah perangkat hukum bagi negara dalam menangani kejahatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Suara.com menyebut judi online dan harta kripto masuk dalam sasaran aturan. Dengan cakupan itu, perampasan aset tidak hanya menyasar uang tunai atau properti, tetapi juga bentuk kekayaan digital. Cakupan tersebut membuat UU ini relevan bagi penanganan kejahatan yang memanfaatkan transaksi digital. Aturan ini juga memperluas jenis harta yang dapat menjadi objek perampasan.

Dari sisi aset keuangan, Kemenkeu mencatat aset industri asuransi Indonesia telah menembus lebih dari Rp1.000 triliun, menurut money.kompas.com. Catatan itu menunjukkan besarnya dana yang dikelola sektor asuransi. Angka tersebut tidak secara langsung menggambarkan aset hasil tindak pidana. Data itu menjadi konteks tersendiri mengenai skala aset di sektor keuangan Indonesia. Pencatatan ini menunjukkan bahwa pembahasan aset tidak hanya terkait harta rampasan.

Bagi negara, UU Perampasan Aset disebut bertujuan memulihkan kerugian negara. Suara.com menyebut tujuan itu menjadi salah satu dasar pengesahan RUU menjadi UU. Pemulihan dilakukan melalui perampasan harta yang terkait dengan tindak pidana. Dengan begitu, negara memiliki jalur untuk mengejar aset yang berada di tangan pelaku atau pihak lain. Langkah ini mengarahkan penanganan kasus pada upaya mengembalikan harta yang terkait kejahatan.

Langkah berikutnya adalah pelaksanaan pengelolaan aset oleh badan yang diatur dalam UU. Nasional.kompas.com menyebut pengelolaan aset rampasan dilakukan oleh badan, tanpa merinci nama atau susunannya. Pelaksanaan itu akan menentukan bagaimana aset hasil kejahatan dikelola setelah dirampas. UU ini mengatur pengelolaan oleh badan, sementara rincian nama dan susunan badan tidak disebutkan dalam pemberitaan nasional.kompas.com. Karena itu, tahap pengelolaan menjadi bagian penting setelah perampasan dilakukan.

Aturan perampasan tanpa vonis dengan nilai minimal Rp1 miliar bagi pelaku buron atau meninggal menjadi salah satu ketentuan yang menonjol. Ketentuan itu disebut suara.com sebagai bagian dari poin krusial UU Perampasan Aset. UU ini juga menyasar harta terkait korupsi, judi online, dan kripto. Pengelolaan aset rampasan diserahkan kepada badan sesuai pengaturan dalam UU. Pelaksanaan aturan ini akan menjadi penentu berikutnya dalam pemulihan aset negara.

Sumber

suara.com, money.kompas.com, nasional.kompas.com, kompas.com, detik.com.

Iklan

Mutiara Ayu Skincare — Skincare Big Sale

Iklan

Borobudur Insan Kresna — Jasa Keamanan Profesional

Menemukan kesalahan pada artikel ini? Baca kebijakan koreksi dan hak jawab .

Berita Terkait

Iklan

Borobudur Insan Kresna — Jasa Keamanan Profesional