Jakarta - DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pengesahan itu membuka jalan bagi negara untuk merampas aset pelaku kejahatan, termasuk aset travel bodong, guna memulihkan kerugian korban. Menurut idntimes.com, RUU tersebut bergulir selama 18 tahun sebelum akhirnya disahkan. UU ini disebut mengatur perampasan aset melalui putusan pidana dan tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu.
Anggota Komisi III DPR yang juga Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, mengatakan UU ini memungkinkan perampasan aset travel bodong demi memulihkan kerugian korban. Menurut news.detik.com, politisi Golkar itu menjelaskan bahwa aturan tersebut mencakup dua hal, yakni tindak pidana dan nontindak pidana atau non-conviction based. Dalam perkara korupsi, negara dapat merampas seluruh aset pelaku, termasuk aset yang bukan berasal dari hasil tindak pidana. Kebijakan itu berlaku jika hasil korupsi yang dirampas belum mencukupi untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan pada Kamis (19/11/2026).
Soedeson menyebut perampasan juga dapat dilakukan ketika pelaku tidak dapat diadili. Menurut news.detik.com, kondisi itu terjadi bila pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen. Dalam situasi demikian, perkara tidak dapat disidangkan, tetapi hasil tindak pidana tetap dapat dirampas untuk kepentingan negara. Ketentuan ini menjadi salah satu jalur yang diatur dalam UU Perampasan Aset.
Cakupan UU Perampasan Aset tidak terbatas pada korupsi. Menurut idntimes.com, beleid itu juga menyasar narkotika, penyelundupan orang, penyelundupan senjata, dan terorisme. UU juga mengatur penipuan, penggelapan, serta perbuatan curang yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Ketentuan tersebut diperlukan agar aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada para korban. Soedeson mencontohkan kasus koperasi bodong yang menghimpun dana masyarakat, tetapi pelakunya melarikan diri atau melakukan penggelapan sehingga menimbulkan kerugian.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut UU Perampasan Aset dapat digunakan untuk menyita harta bandar judi online. Menurut viva.co.id, Dasco mengatakan hasil kejahatan akan kembali kepada rakyat melalui mekanisme perampasan. Ia juga menyebut aset pelaku korupsi, penipuan kripto, investasi bodong, hingga penipuan travel umrah dapat disita atau dirampas. Selain itu, Dasco menyatakan UU ini mengatur pembentukan badan pengelola dan pengawas aset.
Bagi korban travel bodong dan penipuan umrah, aturan ini disebut membuka peluang pengembalian aset melalui jalur pidana maupun non-putusan pidana. Menurut news.detik.com, Soedeson menegaskan UU Perampasan Aset memungkinkan aset travel bodong dirampas untuk kepentingan pemulihan kerugian korban. Pernyataan itu muncul setelah DPR mengesahkan UU yang dinantikan sebagai instrumen pemulihan aset. Namun, pelaksanaan perampasan tetap memerlukan mekanisme dan lembaga pengelola yang diatur dalam beleid tersebut.
Dengan pengesahan tersebut, UU Perampasan Aset menjadi dasar hukum baru bagi penegak hukum untuk mengejar dan merampas aset pelaku kejahatan. Menurut idntimes.com, UU ini mencakup penipuan dan penggelapan yang merugikan masyarakat luas, sehingga tidak terbatas pada korupsi. UU juga mengatur pembentukan badan pengelola dan pengawas aset sebagai bagian dari pelaksanaan aturan. Ke depan, pelaksanaan perampasan akan bergantung pada mekanisme yang diatur dalam undang-undang tersebut.
Sumber




