Iklan

Mutiara Ayu Skincare — Skincare Big Sale
Daerah19.01 WIB

UMP 2027: Jakarta Rp6,13 Juta, Bali dan Jatim Menanti Keputusan

Gubernur DKI Jakarta menetapkan UMP 2027 Rp6.136.941, naik 7,1 persen. Di Bali dan Jawa Timur, pekerja masih menunggu keputusan akhir.

Penulis: Rizky Pratama1 kali dibaca
UMP 2027: Jakarta Rp6,13 Juta, Bali dan Jatim Menanti Keputusan
Foto: katadata.co.id.
Bagikan: WhatsAppXFacebook

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan pada Jumat, 20 November 2026. Penetapan itu disampaikan Pramono setelah ia menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026, menurut Katadata.co.id. Angka tersebut naik 7,1 persen atau Rp407.065 dibanding UMP Jakarta 2026 yang sebesar Rp5.729.876. Keputusan ini menjadi acuan baru bagi pekerja dan pengusaha di ibu kota untuk tahun depan.

Penetapan UMP Jakarta dilakukan setelah diskusi bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Menurut Katadata.co.id, forum itu melibatkan unsur pemerintah, perwakilan pekerja atau buruh, serta pengusaha. Pramono menyebut keputusan telah melalui pertimbangan kondisi ekonomi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan rekomendasi pihak terkait. Dengan kenaikan ini, UMP Jakarta 2027 berada di atas Rp6 juta dan menjadi patokan upah di ibu kota.

Di Bali, pekerja dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam (Bali Sing Nengil) menggelar aksi dan audiensi di Kantor Gubernur Bali pada Jumat, 20 November 2026. Menurut bali.idntimes.com, massa tiba sekitar pukul 10.15 Wita dan sebagian besar mengenakan kaus hitam. Sekitar pukul 10.30 Wita, 10 orang perwakilan masuk ke kantor gubernur untuk menyampaikan tuntutan. Mereka mendesak Gubernur Wayan Koster menetapkan UMP Bali 2027 sebesar Rp4.559.886 sesuai hasil voting Dewan Pengupahan Provinsi Bali.

Rekomendasi Rp4.559.886 disebut sebagai kenaikan tertinggi sejak reformasi, tetapi belum mencapai kebutuhan hidup layak (KHL) Bali. Massa menilai UMP Bali saat ini sekitar Rp3,2 juta tidak sebanding dengan kebutuhan hidup. Menurut bali.idntimes.com, Koster mempertimbangkan angka Rp4,2 juta demi menjaga operasional perusahaan. Keputusan melalui Surat Keputusan Gubernur dijadwalkan ditandatangani pada 21 November 2026.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Disnakertrans masih menyelesaikan penetapan UMP Jatim 2027. Menurut jatim.idntimes.com, keputusan dijadwalkan pada Sabtu, 21 November 2026, paling lambat tengah malam. Buruh mengusulkan UMP Rp3.742.675 berbasis KHL, sedangkan pengusaha mengajukan Rp2.599.664 dengan alfa 0,5. Selisih kedua usulan mencapai Rp1,14 juta sehingga pembahasan berlangsung alot.

Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnakertrans Jatim menyatakan pemerintah telah mendengarkan aspirasi serikat pekerja, terutama KSPI, yang mendesak UMP 2027 sesuai KHL. Serikat pekerja dan pemerintah merekomendasikan UMSP Rp3.929.808,75 untuk lima sektor, menurut jatim.idntimes.com. Unsur pengusaha tidak mengajukan rekomendasi UMSP. Perbedaan usulan itu membuat penetapan UMP Jatim menunggu keputusan akhir pemerintah provinsi.

Bagi pekerja, besaran UMP juga menjadi dasar perencanaan keuangan. Menurut detik.com, perencana keuangan Tatadana Consulting, Tejasari Asad, menyarankan pekerja yang belum membutuhkan rumah dalam waktu dekat menabung uang muka lebih dulu sebelum mengambil KPR. Ia menyebut ada bank yang memberi waktu sekitar satu tahun agar DP bisa dicicil. Pekerja juga disarankan menyisihkan 10-20 persen gaji untuk tabungan dan memisahkan rekening tabungan dari kebutuhan harian.

Sumber

detik.com, katadata.co.id, bali.idntimes.com, jatim.idntimes.com.

Iklan

Mutiara Ayu Skincare — Skincare Big Sale

Iklan

Borobudur Insan Kresna — Jasa Keamanan Profesional

Menemukan kesalahan pada artikel ini? Baca kebijakan koreksi dan hak jawab .

Berita Terkait

Iklan

Borobudur Insan Kresna — Jasa Keamanan Profesional