JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap mematuhi Undang-Undang Perampasan Aset yang resmi disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/11/2026), menurut news.detik.com. KPK menempatkan diri sebagai lembaga penegak hukum yang tunduk pada ketentuan perundang-undangan. Sikap tersebut muncul setelah DPR mengesahkan regulasi yang mengatur perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
Budi menegaskan KPK akan menjalankan mekanisme hukum yang berlaku dalam undang-undang tersebut. Ia menyebut KPK sebagai pelaksana undang-undang sehingga wajib patuh dan taat pada aturan yang telah disahkan. Pernyataan itu menjadi penanda awal sikap KPK setelah UU Perampasan Aset disahkan. Menurut news.detik.com, KPK menyampaikan kesiapan itu setelah regulasi tersebut resmi menjadi undang-undang.
KPK menilai pengesahan RUU Perampasan Aset sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang selama ini dijalankan. Budi menjelaskan pemberantasan korupsi tidak berhenti pada proses penegakan hukum. KPK juga ingin memulihkan keuangan negara secara optimal. Bagi KPK, pemulihan keuangan negara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemberantasan korupsi. Karena itu, keberadaan UU Perampasan Aset dipandang relevan dengan kebutuhan lembaga tersebut.
KPK akan mempelajari dan menganalisis setiap pasal dalam UU Perampasan Aset. Langkah itu diperlukan agar KPK memahami pasal-pasal yang memiliki irisan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi. Budi menyatakan dalam penanganan tindak pidana korupsi KPK juga menaruh perhatian pada optimalisasi asset recovery. “KPK juga concern soal itu, concern soal optimalisasi asset recovery,” ujarnya seperti dikutip news.detik.com.
Budi mencontohkan setiap penindakan KPK berujung pada upaya pemulihan aset. Menurutnya, pemulihan aset menjadi bagian penting dalam penanganan perkara korupsi. KPK menilai UU Perampasan Aset dapat mendukung pengembalian keuangan negara secara lebih efektif. KPK menilai regulasi ini sejalan dengan upaya pengembalian aset negara. KPK pun menyatakan akan menjalankan mekanisme hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut.
UU Perampasan Aset mengatur perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. DPR resmi mengesahkan regulasi itu sebelum KPK menyampaikan pernyataan sikap. Menurut news.detik.com, KPK menyampaikan kesiapannya untuk mematuhi mekanisme hukum yang berlaku. KPK menyebut akan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam regulasi itu. Pernyataan itu disampaikan setelah undang-undang disahkan.
KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada proses penegakan hukum. Lembaga itu juga ingin memastikan keuangan negara dapat dipulihkan secara optimal. Fokus pada asset recovery menjadi bagian dari penanganan perkara korupsi oleh KPK. KPK ingin memastikan hasil penindakan berkontribusi pada pemulihan keuangan negara. Karena itu, KPK akan memahami setiap pasal yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
Langkah berikutnya, KPK akan menganalisis pasal-pasal yang beririsan langsung dengan pemberantasan korupsi. KPK juga akan memastikan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan UU Perampasan Aset. Budi menegaskan KPK tetap berkomitmen pada pemberantasan korupsi dan pemulihan keuangan negara. Pernyataan itu sekaligus menegaskan posisi KPK sebagai pelaksana undang-undang. KPK akan menyesuaikan pelaksanaan tugas dengan ketentuan baru tersebut.
Sumber




