Iklan

Mutiara Ayu Skincare — Skincare Big Sale
Nasional15.02 WIB

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, ICW dan KPK Soroti Proses hingga Celah Hukum

Pengesahan UU Perampasan Aset setelah 18 tahun memunculkan catatan dari ICW dan akademisi soal proses serta substansi, sementara KPK menandai empat celah hukum pemberantasan korupsi.

Penulis: Rizky Pratama1 kali dibaca
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, ICW dan KPK Soroti Proses hingga Celah Hukum
Foto: suara.com.
Bagikan: WhatsAppXFacebook

DPR resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia setelah pembahasan yang disebut berlangsung 18 tahun, menurut Kompas.com. Pengesahan itu menjadi peristiwa penting dalam agenda pemberantasan korupsi. Namun, sejumlah kalangan langsung menyoroti proses pembahasan hingga substansi aturan yang baru disahkan. Sorotan itu muncul di tengah harapan agar UU memperkuat upaya perampasan aset. Perhatian sejumlah kalangan tidak hanya tertuju pada momentum pengesahan, tetapi juga pada isi aturan.

Kompas.com melaporkan pengesahan UU Perampasan Aset terjadi tiba-tiba setelah 18 tahun. ICW dan akademisi memberikan catatan terhadap proses pembahasan serta isi aturan. Catatan itu menyangkut cara UU dibahas dan substansi yang akhirnya disahkan. Kedua aspek tersebut menjadi perhatian karena pengesahan disebut berlangsung setelah penantian panjang. Sejumlah kalangan menilai pengesahan perlu diikuti penjelasan yang memadai.

Menurut Suara.com, KPK menyoroti empat celah hukum dalam pemberantasan korupsi setelah UU Perampasan Aset disahkan. Empat delik yang belum dikriminalisasi di Indonesia mencakup peningkatan kekayaan ilegal hingga perdagangan pengaruh. KPK menilai persoalan itu sudah diatur dalam UNCAC. Meski demikian, delik tersebut belum sepenuhnya masuk ke dalam hukum nasional. Sorotan KPK memberi gambaran bahwa pengesahan UU masih menyisakan pekerjaan hukum.

Empat celah yang ditandai KPK itu menunjukkan bahwa pengesahan UU tidak serta-merta menutup semua persoalan hukum. Peningkatan kekayaan ilegal dan perdagangan pengaruh disebut sebagai bagian dari delik yang belum dikriminalisasi. KPK membandingkannya dengan pengaturan dalam UNCAC yang sudah mencakup persoalan serupa. Kesenjangan antara standar internasional dan hukum nasional menjadi inti sorotan lembaga antikorupsi tersebut. KPK menempatkan empat delik itu sebagai bagian dari celah hukum pemberantasan korupsi.

Pengesahan setelah 18 tahun menandai bahwa UU Perampasan Aset bukan aturan yang muncul dalam waktu singkat. Kompas.com menyebut pengesahan itu terjadi setelah proses panjang. Karena itu, perhatian publik tidak hanya tertuju pada momentum pengesahan, tetapi juga pada hasil akhir aturan. Dalam konteks pemberantasan korupsi, keberadaan UU ini dinilai penting karena menyangkut upaya merampas aset hasil kejahatan.

ICW dan akademisi menyoroti proses pembahasan hingga substansi UU Perampasan Aset, menurut Kompas.com. Catatan itu muncul di tengah harapan agar UU dapat memperkuat upaya perampasan aset. Sejumlah kalangan menilai pengesahan yang tiba-tiba setelah 18 tahun perlu diikuti penjelasan yang memadai. Catatan tersebut menandakan bahwa pengesahan UU masih diikuti kebutuhan untuk menjelaskan proses dan substansi kepada publik. Hal itu menunjukkan pengesahan belum menutup perdebatan.

Dengan pengesahan tersebut, UU Perampasan Aset kini menjadi bagian dari kerangka hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK telah menandai empat celah yang belum dikriminalisasi, sementara ICW dan akademisi menyoroti proses serta substansi aturan. Setelah tahap pengesahan, pelaksanaan UU menjadi tahap berikutnya. Celah hukum yang disebut KPK masih menjadi catatan dalam pelaksanaan aturan itu.

Sumber

kompas.com, suara.com.

Iklan

Mutiara Ayu Skincare — Skincare Big Sale

Iklan

Borobudur Insan Kresna — Jasa Keamanan Profesional

Menemukan kesalahan pada artikel ini? Baca kebijakan koreksi dan hak jawab .

Berita Terkait

Iklan

Borobudur Insan Kresna — Jasa Keamanan Profesional