Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman buka suara mengenai tidak dimuatnya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya dalam Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Penjelasan itu disampaikan setelah DPR mengesahkan undang-undang tersebut dan kritik dari sejumlah pihak muncul. Dalam keterangan yang diterima news.detik.com, Sabtu (21/11/2026), Habiburokhman menyatakan kritik yang berkembang sebagian besar bermuara pada persoalan illicit enrichment. Ia menilai persoalan itu perlu dijelaskan agar publik memahami duduk perkara.
Habiburokhman mengawali keterangannya dengan merespons kritik yang belum reda. Menurut news.detik.com, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ada perlakuan tebang pilih dalam UU tersebut. Prof. Dr. Mahfud MD disebut menyebut roh undang-undang ini hampa. Sebagian kritik itu, kata Habiburokhman, bermuara pada satu soal, yakni tidak dimuatnya ketentuan illicit enrichment.
Dalam pemberitaan news.detik.com, illicit enrichment diartikan sebagai peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Ketentuan ini menjadi salah satu sorotan dalam UU Perampasan Aset. Namun, UU yang telah disahkan DPR tidak memuat ketentuan tersebut. Habiburokhman menyatakan Komisi III perlu menjelaskan duduk perkara agar kritik tidak berkembang tanpa pemahaman utuh.
Komisi III DPR, kata Habiburokhman, berterima kasih atas semua kritik yang muncul. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat sipil, akademisi, pegiat antikorupsi, mahasiswa, dan insan pers. Menurutnya, kelompok-kelompok itu terus mengawal undang-undang sejak masih berupa rancangan. Habiburokhman memaknai setiap kritik sebagai ikhtiar bersama agar undang-undang sungguh-sungguh bekerja bagi rakyat.
Ia menegaskan perbedaan pandangan dalam negara demokrasi merupakan tanda bahwa hukum sedang dirawat, bukan diabaikan. "Karena itu pula kami merasa perlu menjelaskan duduk perkaranya," kata Habiburokhman seperti dikutip news.detik.com. Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa DPR memilih merespons kritik dengan penjelasan. DPR juga menyatakan komitmen agar UU Perampasan Aset bekerja bagi rakyat.
UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah disahkan DPR. Pengesahan itu menjadi latar munculnya kritik dari ICW dan Mahfud MD. Keduanya menyoroti isi undang-undang, terutama soal tidak dimuatnya illicit enrichment. Kritik tersebut kemudian memicu permintaan penjelasan kepada DPR.
Habiburokhman menyatakan Komisi III menghargai semua masukan. Ia menilai kritik dari masyarakat sipil, akademisi, pegiat antikorupsi, mahasiswa, dan pers merupakan bagian dari pengawalan terhadap undang-undang. Dalam keterangan yang diterima news.detik.com, ia menekankan pentingnya penjelasan agar publik memahami duduk perkara. Ia juga menyatakan undang-undang itu harus sungguh-sungguh bekerja bagi rakyat.
Habiburokhman menegaskan kritik tidak diabaikan. Ia menyebut perbedaan pandangan sebagai tanda hukum sedang dirawat. Komisi III juga menyatakan berterima kasih kepada pihak-pihak yang mengawal undang-undang sejak masih berupa rancangan. Menurutnya, penjelasan duduk perkara diperlukan agar UU Perampasan Aset benar-benar bekerja bagi rakyat.
Sumber




