JAKARTA — DPR telah mengesahkan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman pada Sabtu (21/11/2026) menjelaskan alasan ketentuan illicit enrichment tidak dimuat dalam undang-undang itu. Penjelasan disampaikan melalui keterangan yang diterima media di Jakarta, menurut news.detik.com. Pengesahan itu memicu kritik dari sejumlah kalangan, terutama terkait substansi undang-undang. Sorotan muncul setelah undang-undang tersebut disahkan.
Habiburokhman menyatakan kritik terhadap undang-undang tersebut belum mereda. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ada perlakuan tebang pilih, sedangkan Prof. Dr. Mahfud MD menyebut roh undang-undang ini hampa. Menurut news.detik.com, sebagian kritik itu bermuara pada tidak dimuatnya ketentuan illicit enrichment. Ketentuan tersebut menyangkut peningkatan kekayaan yang asal-usulnya tidak dapat dijelaskan. Isu itu menjadi salah satu sorotan utama setelah pengesahan.
Dalam keterangannya, Habiburokhman menyampaikan terima kasih atas semua kritik yang muncul. Ia juga mengapresiasi masyarakat sipil, akademisi, pegiat antikorupsi, mahasiswa, dan insan pers yang terus mengawal undang-undang sejak masih berupa rancangan. Menurutnya, kritik merupakan ikhtiar bersama agar undang-undang benar-benar bekerja bagi rakyat. Ia menegaskan bahwa dalam negara demokrasi perbedaan pandangan adalah tanda hukum sedang dirawat, bukan diabaikan. Pernyataan itu disampaikan sebagai tanggapan atas kritik yang berkembang.
Karena itu, Komisi III DPR merasa perlu menjelaskan duduk perkara tidak dimuatnya ketentuan illicit enrichment. Penjelasan itu menjadi cara DPR merespons kritik yang terus berkembang setelah pengesahan. Habiburokhman menempatkan kritik sebagai bagian dari proses pengawasan terhadap undang-undang. Ia menilai perbedaan pandangan tidak seharusnya dipahami sebagai pengabaian terhadap hukum. Menurutnya, penjelasan diperlukan agar publik memahami pilihan yang diambil DPR.
Sorotan terhadap illicit enrichment muncul karena ketentuan itu berkaitan dengan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Dalam UU Perampasan Aset, isu tersebut menjadi salah satu titik perdebatan publik. ICW dan Mahfud MD disebut sebagai pihak yang mengkritik hasil pengesahan undang-undang. Kritik mereka menunjukkan bahwa pembahasan perampasan aset tidak berhenti pada pengesahan di DPR. Isu ini disebut sebagai salah satu dasar kritik terhadap undang-undang.
Habiburokhman menegaskan bahwa DPR menerima masukan dari berbagai kalangan. Ia menyebut kritik sebagai tanda bahwa hukum sedang dirawat. Komisi III DPR juga menyatakan terima kasih atas pengawalan yang dilakukan sejak rancangan undang-undang dibahas. Pernyataan itu memberi gambaran bahwa DPR berupaya menjawab kritik dengan menjelaskan alasan di balik pilihan substansi undang-undang. Ia menegaskan bahwa masukan itu menjadi bagian dari ikhtiar bersama.
Setelah pengesahan, DPR masih perlu menjelaskan lebih lanjut isi undang-undang dan alasan pilihan substansinya. Habiburokhman menegaskan perlunya menjelaskan duduk perkara agar kritik tidak berlangsung tanpa pemahaman. Keterangan yang disampaikan memuat tanggapan umum atas kritik tersebut. Rincian mengenai alasan tidak dimuatnya ketentuan illicit enrichment tetap menjadi bagian yang perlu dijelaskan. Keterangan itu diterima media pada Sabtu pagi.
Menurut news.detik.com, penjelasan Habiburokhman disampaikan pada Sabtu (21/11/2026) di Jakarta. Pernyataan itu muncul setelah DPR mengesahkan undang-undang perampasan aset. Kritik ICW dan Mahfud MD menjadi bagian dari reaksi yang menyertai pengesahan. Habiburokhman memilih merespons kritik dengan menjelaskan duduk perkara dan menegaskan komitmen agar undang-undang bekerja bagi rakyat. Pernyataan itu menjadi respons DPR atas kritik yang menyertai pengesahan.
Sumber




